4 Paket Lengkap Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia

4 Paket Lengkap Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Oleh Irna Gustiawati

Posted: 23/08/2013 12:39

TOPIK #paket kebijakan ekonomi

 

Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi makro demi mencegah memburuknya perekonomian negara menyusul ambruknya rupiah dan pasar saham. Dalam jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Jumat (23/8/2013) Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengumumkan 4 paket kebijakan yang diambil pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Gejolak di pasar keuangan dan nilai tukar yang terjadi saat ini diperkirakan berpengaruh pada stabilitas ekonomi yang pada gilirannya akan mengganggu ekonomi kita. Kita harus menjaga stabilitas ekonomi dan momentum untuk pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis," ungkap Hatta.

Oleh karena itu lanjut Hatta, pemerintah mengambil langkah dan reformasi struktural dan jangka pendek. Dalam jangka pendek pemerintah dan BI akan menjaga struktur makro ekonomi khususnya sektor keuangan dan neraca keuangan.

Upaya ini dikombinasikan dengan kebijakan struktural untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis guna menghindari dampaknya kepada dunia usaha dan pencegahan terhadap pengangguran atau menjadi penyediaan lapangan kerja.

"Dengan langkah-langkah ini maka diharapkan defisit pada transaksi berjalan pada Kuartal III dan IV akan menurun dan momentum pertumbuhan ekonomi akan tetap dijaga. Tentunya paket kebijakan ini akan dikombinasikan dengan paket kebijakan dari BI dan OJK yang utamanya bertujuan menstabilkan sektor keuangan dan nilai tukar," ungkap Hatta. 

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dibagi dalam empat paket.

Paket Pertama
Paket yang dibuat terkait dengan upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah:

1. Pemerintah akan melakukan langkah mendorong ekspor dengan memberikan deduction tax pada sektor ekspor minimal 30% dari produksi.

2. Menurunkan impor migas.
Dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam porsi solar sehingga akan mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor. Kebijakan ini akan menurunkan impor migas secara signifikan.

3. Menetapkan pengenaan pajak Bea Masuk yang berasal dari barang impor seperti mobil CBU, barang bermerek yang sekarang 75% akan menjadi 125% sampai 150%.

4. Melakukan langkah memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur terkait kuota.

Paket Kedua

Paket ini bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan memberikan insentif dengan tetap memastikan bahwa defisit fiskal berada pada kisaran 2,38%. Dengan menjaga defisit pada batas aman ini pemerintah memastikan pembiayaan APBNP 2013 dalam kondisi aman

Adapun insentif yang diberikan terkait dengan:
1. Tax deduction pada industri padat karya
2. Relaksasi fasilitas kawasan berikat
3. Penghapusan PPN Buku
4. Penghapusan PPN dasar yang sudah tak tergolong barang mewah.
5. Pentingnya menjaga menjaga UMP untuk mencegah terjadi PHK dengan skema kenaikan UMP yang mengacu pada KHL produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan membedakan kenaikan upah minimum industri, UMK, industri padat karya, dan industri padat modal.
6. Insentif dalam jangka menengah addition deduction untuk litbang
7. Mengoptimalkan penggunaan tax allowance untuk insentif investasi

Paket Ketiga

Paket ketiga ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi.

Pemerintah akan berkoordinasi dengan BI. Dari sisi pemerintah untuk mengatasi inflasi atau harga yang bergejolak atau volatile food, pemerintah akan ubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari pembatasan sistem kuota menjadi mekanisme yang andalkan harga. 

Paket Keempat

Paket keempat ini terkait dengan mempercepat investasi. Pemerintah akan mengambil langkah:
1. Menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Sebagai contoh saat ini sudah ada perizinan investasi hulu migas dari 69 jenis menjadi hanya 8 perizinan.

2. Mempercepat dan saat ini sudah dirampungkan adalah revisi PP tentang DNI (Daftar Negatif Investasi) yang lebih ramah bagi investor.

3. Mempercepat program investasi berbasis agro, CPO, kakaa, rotan, mineral, logam, bauksit, nikel dan tembaga dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance serta percepatan renegosiasi kontrak karya dan PKP2B. 

"The bottlenecking masalah proyek adalah salah satu perhatian kita untuk itu investasi yang sudah strategis seperti pembangkit, migas, infrastruktur akan dipercepat proses penyelesaiannya," ujar Hatta. (Igw)

sumber:

http://bisnis.liputan6.com/read/672922/4-paket-lengkap-kebijakan-ekonomi-pemerintah